Pendirian Pt Perorangan & Manfaat Keuntungannya – Izinesia.id

izinesia.id – Berita gembira buat pelaku Usaha Mikro & Kecil  dan Menengah (UMKM), saat ini kalian bisa mendirikan Perseroan Terbatas (PT) menggunakan status Perorangan atau dianggap Perseroan Perorangan/PT Perorangan. Sejak dahulu, pendirian PT sebagai galat satu bentuk usaha favorit para pebisnis karena pertanggungjawaban nya terbatas dan harta antara milik pendiri dengan harta PT pun terpisah.

Sedangkan sekarang makin banyak pelaku usaha mulai mencari peruntungan dengan aneka macam skema aktivitas berusaha dengan permodalan tunggal, jumlah modal yang tidak terlalu besar , bahkan pelaku bisnis nya pun individual. Maka dari itu Pemerintah Indonesia berusaha menunjang kebutuhan wargaini dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/Omnibus Law).

Beberapa bulan selesainya UU Cipta Kerja dirilis ke publik pada November 2020, Pemerintah jua turut menerbitkan peraturan-peraturan turunannya yakni:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yg Memenuhi Kriteria buat Usaha Mikro & Kecil (PP 8/2021); dan Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021).Perseroan Perorangan ini boleh didirikan hanya oleh satu orang saja, namun individu tersebut harus berstatus WNI menggunakan usia minimal 17 tahun & cakap aturan. Modal dasar dari Perseroan Perorangan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan itu sendiri. Tetapi kapital disetor dan ditempatkan tetap minimal 25% berdasarkan kapital dasar dan bukti penyetoran sah harus disampaikan secara elektronika dalam jangka ketika 60 hari.

Permohonan registrasi pendirian Perseroan Perorangan ini bisa diajukan secara berdikari dengan mengisi pernyataan pendirian. Pemerintah melalui Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sudah menyediakan format isian elektro yang bisa langsung diisi sang pendiri perseroan. Atau sebagai cara lain , format isian dapat ditemukan dalam Lampiran I PP 8/2021 yang mana dalam intinya akan berisi:

Nama dan loka kedudukan perseroan perorangan; Jangka saat berdirinya perseroan perorangan; Maksud & tujuan serta kegiatan bisnis perseroan perorangan; Jumlah modal dasar, kapital ditempatkan, & modal disetor; Nilai nominal dan jumlah saham; Alamat perseroan perorangan; Nama lengkap, loka & tanggal lahir, pekerjaan, loka tinggal, nomorinduk kependudukan (NIK), dan nomorutama wajibpajak (NPWP) pendiri sekaligus direktur & pemegang saham Perseroan Perorangan.Atas permohonan registrasi tersebut, Pendiri yang mana selaku pemohon harus membayar sejumlah biayasesuai dengan ketentuan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian, Menteri Hukum & HAM akan menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronika. Pendiri bisa mencetak sendiri sertifikat pendirian yang resmi diterbitkan sang Menkumham ini menggunakan kertas berwarna putih berukuran F4 atau folio.

1. Tidak Ada Ketentuan Modal Dasar Minimal

Besaran modalnya hanya dari kemauan & kemampuan pendirinya. selesainya pengisian Pernyataan Pendirian. Tidak hanya itu, engkaupula perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tadi digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftarankegiatan usaha.

2. Cukup Mengisi Pernyataan Pendirian PT Perorangan

Untuk mendirikan PT perorangan atau PT bisnis mikro & minimampu bisa sangat cepat selesai dan sanggup menerima status badan aturan. Di dalam aturan hukum yang berlaku status badan aturan diperoleh sehabis menerima sertifikat registrasi.

Kalau selama ini kamu kesulitan mendirikan PT buat kepentingan bisnis engkaukarena terhalang orang kedua yg akan dijadikan pendiri atau pemegang saham ke 2, maka sekarang halangan itu telah teratasi. Yang perlu digarisbawahi di sini merupakan yang bisa sebagai pendiri untuk PT perorangan hanyalah orang dan bukan badan aturan. Kalau pendirinya merupakan badan hukum atau pendirinya lebih menurut 1 orang maka mekanisme dan syaratnya masuk ke pendirian PT biasa.

4. Tanggung Jawab Kegiatan Usaha Ada di Kamu PT Perorangan

Karena ini PT perorangan maka kamu benar-benar yg memiliki, menjalankan, & mengontrol PT tadi. Bagaimana menggunakan tanggung jawabnya? Lantaran PT perorangan statusnya merupakan badan hukum maka tanggung jawab kamu sebatas kapital perusahaan. Ini yg membedakan PT perorangan dengan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang (UD) & Perusahaan Dagang (PD).

Karena UUCK & peraturan pelaksananya sangat tergantung dalam Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) maka jikalau engkaumau mendirikan perusahaan berbentuk PT termasuk PT perorangan wajibmemperhatikan RDTR masing-masing wilayah. Hal ini menurut Pasal 14 ayat (1) UUCK yang menyatakan bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian planning lokasi kegiatan dan/atau usahanya menggunakan RDTR. Sudah diatur pembagian daerah sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya.

6. Kegiatan Usaha atau Bisnis Kamu Jauh Lebih Cepat Berkembang Dengan Mengikuti Peraturan Pemerintah Yang Berlaku.

Wajib dipandang, Perseroan Perorangan mempunyai kewajiban buat membuat laporan keuangan yang dilaporkan secara elektro kepada Menkumham. Jika kewajiban ini dilanggar, maka Perseroan Perorangan bisa dikenai hukuman administratif mulai berdasarkan teguran, penghentian hak akses atas layanan, hingga pencabutan status badan hukum.

Tak hanya itu saja, bilamana kedepannya usaha semakin berkembang (tidak lagi memenuhi kriteria UMK) dan pemegang saham sebagai lebih dari 1 orang maka diwajibkan adanya perubahan status berdasarkan Perseroan Perorangan sebagai Perseroan biasa sebagaimana dimaksud dalam UUPT. Perubahan ini harus melalui akta notaris & didaftarkan secara elektro kepada Menkumham

Sedangkan sebaliknya, pembubaran Perseroan Perorangan pula bisa dilakukan bila terjadi:

Berdasar keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS atau menggunakan istilah lain pemegang saham saat itu yang menghendaki sendiri;jangka saat berdirinya yang ditetapkan pada Pernyataan Pendirian atau perubahannya sudah berakhir;dari penetapan pengadilan;dengan dicabutnya kepailitan dari putusan pengadilan niaga yg telah mempunyai kekuatan aturan tetap, harta pailit Perseroan perorangan nir relatif buat membayar biayakepailitan;harta pailit Perseroan perorangan yg telah dinyatakan pailit berada pada keadaan insolvensi sebagaimana diatur pada undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; ataudicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sebagai akibatnya mewajibkan Perseroan perorangan melakukan likuidasi menggunakan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *